DPR Putuskan Bikin Panja Kasus Korupsi PT Timah, Dirut: Kami Akan Kooperatif
Jakarta, Informatika News Line (02/04/2024)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Timah yang membahas Kinerja Korporasi PT Timah Tahun 2023, Selasa (02/04) berlangsung seru.
Anggota Komisi VI DPR RI dalam RDP menilai PT Timah Tbk tidak memiliki sense of crisis lantaran sama sekali tidak membahas kasus korupsi yang saat ini tengah membelit perusahaan.
"Apapun kejadian kemarin (korupsi yang menjadi) trending topic penyalahgunaan kewenangan menjadi persoalan hukum harusnya dijelaskan menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena ini juga kinerja perusahaan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Haeron mengkritik keras laporan PT Timah.
Selain Herman, Anggota Komisi VI Harris Turino juga meminta penjelasan serupa. “Memang ketika saya menerima bahan presentasi ini saya terkejut pak, tak ada secuil pun sense of crisis. Padahal beberapa direksi PT Timah berada di dalam tahanan kejaksaan Agung saat ini.." kata Harris.
" Ketika sudah ada 16 orang ditahan, ini seharusnya dijelaskan. Bukan memaparkan laporan keuangan yang hanya mengatakan bahwa pendapatan turun karena produksi turun tanpa dijelaskan kenapa produksi turun,” ujarnya.
Laporan kinerja PT Timah yang dikritisi habis oleh anggota Komisi VI itu akhirnya menghasilkan pembentukan Panja Timah yang difokuskan untuk membahas lebih lebih spesifik tentang persoalan yang dihadapi PT Timah terkait dugaan tindak pidana Korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tahun 2015-2022.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin langsung RDP ini menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang menjegal PT Timah. Martin Manurung menyinggung persoalan hukum dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah tahun 2015-2022 yang saat ini masih dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Agung.
Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal memaparkan kinerja korporasi tahun buku 2023 yang dikritik pedas oleh anggota Komisi VI DPR RI.
Dalam kesempatan ini sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI jugavmenyampaikan sejumlah saran dan masukan terkait kinerja perusahaan agar bisa meningkatkan kinerja korporasi pasca persoalan hukum yang mendera PT Timah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, mengatakan bahwa RDP dilakukan agar perusahaan tetap terus dapat memberikan kontribusi optimal kepada negara.
"Komisi VI DPR RI juga sudah mendapatkan informasi bahwa berbagai permasalahan dugaan penyimpangan serius pada tata niaga timah yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum," kata Martin.
"Untuk RDP kali ini sesuai dengan rapat internal yang sudah kita lakukan, ada beberapa materi mungkin terkait dengan detail dari permasalahan atau kasus dihadapi oleh PT Timah akan dilakukan pendalaman pada saat Panja," kata Martin.
Martin juga menegaskan dalam rapat Panja Timah nanti, PT Timah dapat menguraikan secara detail terkait ekosistem tata niaga timah sehingga ke depannya bisa dilakukan perbaikan dan tidak terulang kembali.
"Kami ingin mengetahui carut marut ini seperti apa agar semuanya jelas, ada berapa pihak yang ikutan dalam carut marut bancakan timah. Dari sisi korporasi kami mau melihat permasalahan ini secara utuh, sehingga tahu peran PT Timah pasca permasalahan ini seperti apa," katanya.
"Kami tidak bermitra dengan perusahaan tambang swasta, kami bermitra dengan bapak (PT Timah) sehingga kami perlu dalami hal ini dalam panja," kata Martin lebih lanjut.
Menanggapi hal ini Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal menyampaikan apresiasi dukungan Komisi VI DPR RI terhadap perbaikan kinerja PT Timah. "Kami mengapresiasi inisiasi Komisi VI DPR RI untuk membentuk panja yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola timah di Indonesia. Kami juga akan kooperatif bersama panja untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan ekosistem timah nasional," kata Dani Virsal.
Ia mengatakan, saat PT Timah juga telah melakukan perbaikan dari hulu ke hilir dalam proses bisnis perusahaan salah satunya dalam reformasi organisasi PT Timah untuk melakukan penataan tupoksi dan kewenangan di internal PT Timah.
"Kita sudah melakukan perbaikan di beberapa sistem di internal untuk mempercepat salah satunya upaya mereformasi organisasi, memberikan kepastian sehingga hasil produksi bisa terukur dan ditelusuri asal usulnya," katanya.
Dani Virsal juga berharap Komisi VI DPR RI dapat terus mendukung PT Timah dalam hal perbaikan tata kelola timah secara nasional, sehingga PT Timah dapat terus meningkatkan kontribusi bagi bangsa dan negara dan pemanfaatan sumber daya alam timah dapat dilakukan berkelanjutan
"Terima kasih dan apresiasi kepada komisi VI DPR RI yang telah memberikan masukan dan membentuk panja, kami terbuka atas informasi yang dibutuhkan. Saya optimis kita punya jalan keluar apalagi perusahaan ini perushaan publik dan tidak ada yang kita tutupi," sambung Dani.
Dalam kesempatan ini, Dani juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah melakukan perbaikan tata kelola pertimahan nasional.
"Kami mendukung upaya penegakan hukum untuk memperbaiki tata kelola pertimahan nasional sehingga pertambangan timah di Indonesia dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik," tandasnya. (VIJ)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
%20(11).jpeg)
.jpeg)